Bisnis.com, JAKARTA - Debat capres 2019 putaran pertama yang berlangsung pada Kamis (17/1/2019). dinilai lebih menyoroti gimmick debat, bukan substansi. Selain itu, para paslon dinilai kurang maksimal dan teliti dalam menyampaikan ide dan gagasannya.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN Prabowo-Sandi) menyatakan kekeliruan yang disampaikan pada debat capres sebelumnya oleh kedua pasangan sejalan dengan mekanisme bagaiman seorang presiden bekerja.
BPN Prabowo-Sandi menyebut tidak mungkin semua data dalam perdebatan dalam level strategis dapat sempurna.
Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi Sudirman Said menyampaikan kekeliruan yang kecil pada debat sebelumnya masih "fair".
Baca Juga
Sudirman menyebut yang terpenting sampainya pesan paslon kepada masyarakat.
"[Dalam] debat level strategis, tidak mungkin sempurna dalam urusan data, karena presiden bekerja dengan segala perangkatnya. [Akan] tetapi, memang kami harus berusaha lebih baik untuk tidak menyampaikan fakta yang tidak menimbulkan kontroversi," ujar Sudirman, Sabtu (19/1/2018).
Kesalahan Data
Seperti diketahui, pada debat capres 2019 putaran pertama bertema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, calon presiden Prabowo Subianto menuturkan keraguannya mengenai hubungan gaji dengan kapabilitas gubernur. Lalu, Prabowo mengucapkan bahwa luas Provinsi Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia.
Hal tersebut bertolak belakang dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menujukkan bahwa Provinsi Jawa Tegah per 2017 memiliki luas 32,8 km2. Selain itu, dilansir dari Britanica, luas Malaysia secara keseluruhan adalahn 330,3 km2.
Namun demikian, Sudirman Said berujar maksud dari komentar tersebut adalah ukuran jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia. Bank Dunia mencatat warga negara Malaysia per 2017 berjumlah 31,62 juta. Adapun, BPS mengatakan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah mencapai 34,25 juta.
"Selain dari luas, kompleksitas masalah juga bisa dikur dari jumlah penduduknya," ucap Sudirman Said.
Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN Jokowi-Ma'ruf) mengutarakan bahwa argumen yang disampaikan oleh paslon tidak meleset, namun sudah dsiapkan sebaik-baiknya. Paslon memiliki banyak waktu sisa yang tidak dimaksimalkan.
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Lena Maryana mengutarakan masih ada kekurangan dan kelemahan pasa paslon saat debat kemarin. Lena berujar hal tersebut masih sangat manusiawi dan akan diperbaiki pada debat capres 2019 putaran kedua.
"Kami akan menyiapkan dengan lebih baik. Kemudian, dengan ketersedian waktu, data dan fakta yang kita sampaikan juga akan kami [minta ke KPU untuk dapat] ditayangkan [pada debat selanjutnya]," kata Lenas kepada Bisnis.
Lena menyatakan dengan dapat menampilkan ata dalam bentuk grafik yang ditayangkan, paslon dapat menyampaikan gagasanya dengan lebih menarik. Di samping itu, imbuhnya, paslon juga dapat menyampaikan ide dan gagasannya dengna lebih bagus.
Ganti Prosedur
Lena melanjutkan pertanyaan yang diajukan pada debat selanjutnya sebaiknya disampaikan langsung oleh para panelis. Pasalnya, sambugnnya, pertanyaan tersebut akan memiliki 'jiwa' dan panelis dapat memberikan pertanyaan lanjutan.
"Demi menyajikan debat terbaik untuk publik, yang penting terhibur danjuga bisa mendapat simpati dari pemilih," tukas Lena.
Senada, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas berpendapat KPU mesti memerhatikan model debat. Sigit menyebut KPU dapat menugaskan panelis dan akademisi untuk bertanya kepada para paslon. Adapun oderator hanya menjembatani paslon dengan panelis dan akademisi.
Sigit menambahkan, KPU harus kembali kepada titahnya dalam mengendalikan penyelenggaraan debat dan meminimalisir kompromi. Selain itu, imbuhnya, KPU juga sebaiknya menghilangkan prosedur memberikan pertanyaan kepada para kandidat sebelum debat dimulai.
"Masih ada waktu. Saya yakin akan menjadi lebih menarik ketika KPU melakukan evaluasi dan alternatif debat itu didiskusikan," pungkas Sigit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
