Bisnis.com,JAKARTA- Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia untuk mendorong peningkatan investasi.
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan ada 4 isu krusial yang berkorelasi dengan kemudahan dan kepastian usaha sekaligus mendorong peningkatan investasi di daerah.
“Isu yang pertama adalah tata kelola kelembagaan. Hal ini termasuk juga soal kepemimpinan, perizinan, regulasi, dan soal pungutan baik itu pungutan resmi tapi tidak memberatkan atau pungutan tidak resmi,” ujar Robert, Jumat (15/2/2019).
Aspek ini menurut Robert menjadi sinyal awal yang dilihat oleh investor. Jika secara kelembagaan suatu daerah terlihat kuat dan bersih, daya tartik investasi di wilayah tersebut akan meningkat. Akan tetapi, lanjutnya, banyak pemerintah daerah di kawasan timur yang tidak konsisten menjaga aspek kelembagaan ini.
Aspek lain yang dilihat adalah ketersediaan lahan. Aspek ini penting bagi investasi-investasi yang membutuhkan lahan luas. Ketersediaan lahan ini juga berkaitan dengan dengan persoalan legalitas lahan yang akan diperhitungkan oleh para investor.
“Aspek yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak semata soal upah tapi paling penting kualitas dan produktivitas. Kalau berkualitas dan produktif, mau digaji tinggi juga tidak masalah. Tapi rata-rata di kawasan timur tingkat pendidikannya SD hingga SMP. Yang tamatan SMA pun belum tentu sesuai kebutuhan kerja,” beber Robert.
Baca Juga
Sementara itu, aspek keempat adalah ketersediaan infrastruktur seperti akses jalan ke sentra-sentra produksi serta ketersediaan energi listrik.
Keempat hal ini menurutnya menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk memberikan sinyal bahwa daerah tersebut ramah dan terbuka untuk investasi.
Pemerintah daerah di kawasan timur menurutnya kerap bersikap tidak mau tahu terkait kebutuhan para investor. Padahal hal ini peniting dilakukan untuk menarik minat pemodal.
“Banyak pemerintah daerah ngotot kami punya begini Anda harus ikut kami. Mereka malas untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan dunia usaha. Mereka selalu tawarkan apa yang kami punya bukan tawarkan apa yang dibutuhkan investor,” ucap Robert.
Karena itu, pemerintah daerah menurutnya harus harus belajar tentang pasar, perilaku bisnis dan kebutuhan dunia usaha. Hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari pengalaman daerah-daerah yang sudah berhasil seperti Banyuwangi di Jawa Timur maupun Bantaeng di Sulawesi Selatan .
“Selama ini saya melihat pemerintah daerah terlalu dimanjakan dengan jaminan bahwa mereka akan tetap eksis. Mereka hanya merencanakan dan habiskan APBD tapi tidak ada pikiran mencari sumber pendanaan pembangunan. APBD itu kecil dan habis untuk belanja birokrasi, operasional sekolah dan lain-lain. Cara pikirnya tukang belanja dana transfer dari pusat,” pungkas Robert.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
