Bisnis.com, JAKARTA -- Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memulai kerja selama dua pekan, lalu bagaimana mekanisme pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden dan peluang ke depan?
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan ihwal pembagian tugas Presiden RI dan Wakil Presiden RI, kekecewaan atas komposisi kabinet, serta kemungkinan terjadinya reshuffle di masa depan.
Menurut Ma'ruf dirinya bertugas mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden sebagai sebuah kesatuan. Itu diwujudkan dengan memberikan dukungan penuh atas kerja Presiden Joko Widodo.
"Secara khusus saya ditugasi tentu beberapa tugas. Salah satunya [penurunan angka] kemiskinan dan stunting," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Ma'ruf menyebutkan nantinya tugas wakil presiden juga akan mencakup koordinasi penanganan bencana, penanganan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk penguatan ekonomi syariah, hingga bidang pendidikan.
"Juga bagian-bagian secara khsusus, meneruskan apa yang sudah diberikan oleh presiden [tugas khusus] kepada Pak JK [Wapres Jusuf Kalla] dulu," kata Ma'ruf.
Ma'ruf juga menyebutkan dirinya dan Presiden Jokowi menyadari adanya kekecewaan sejumlah pihak atas komposisi menteri di kabinet. Ma'ruf menyebutkan karena keterbatasan ruang jabatan yang tersedia maka tidak semua aspirasi dapat diterima.
"Yang tidak puas itu memang banyak. Pak Jokowi juga tidak puas, saya juga tidak puas, NU tidak puas, Muhammadiyah tidak puas, karena memang belum semua bisa terakomodasi, karena tempatnya memang tidak banyak," kata Ma'ruf.
Ma'ruf menyebutkan penunjukkan pihak yang menduduki jabatan menteri ataupun setingkat menteri merupakan prerogatif presiden. Artinya, dalam evaluasi ke depan semua kemungkinan dapat terjadi termasuk kemungkinan reshuffle.
"Kalau Presiden anggap penting [pergantian personel di kabinet], ya itu presiden [yang putuskan]," kata Ma'ruf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
