Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemendagri Prediksi Kondisi Politik di 2020 Bakal Dinamis

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri Bahtiar, memprediksi kondisi politik tahun 2020 bakal dinamis.
Ilustrasi-Kotak suara Pemilihan Umum 2019/Bisnis.com-Andhika
Ilustrasi-Kotak suara Pemilihan Umum 2019/Bisnis.com-Andhika

Bisnis.com, Jakarta – Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri Bahtiar, memprediksi kondisi politik tahun 2020 bakal dinamis.

Hal ini kata dia terlihat dari tren Indeks Demokrasi Indonesia yang terus naik. Menurut dia di 2020 akan ada perbaikan sistem politik dan pendidikan politik di masyarakat.

“Indeks Demokrasi Indonesia memiliki tren terus naik dan di Tahun 2020 akan ada perbaikan sistem politik dan pendidikan politik yang berjalan di masyarakat sehingga di tahun mendatang kondisi politik akan sangat dinamis”, kata Bahtiar, dalam keterangannya, Selasa (31/12/2019).

Bahtiar menjelaskan, pendidikan politik masyarakat akan meningkat dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 mendatang. Pilkada setidaknya melibatkan sekitar 107 juta pemilih atau 68 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

“Pilkada serentak akan membuat masyarakat semakin dewasa dalam berpolitik. Akan muncul pertarungan ide dan gagasan di ruang publik maupun parlemen sebagai bagian dari  pendidikan politik bagi masyarakat”, tambah Bahtiar.

Menurut dia pada penyelenggaraan Pilkada 2020 terdapat tiga tantangan besar yakni tantangan Integritas, profesionalisme dan manajemen tata kelola Pemilu.

Dia menjelaskan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan di TPS membutuhkan dperkirakan setidaknya 3 juta orang penyelenggara pemilu adhock yang tersebar pada 270 daerah.

“Proses rekruitment penyelenggara yang berintegritas menjadi faktor utama dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Pemilu. Sehingga kami berharap masyarakat dan pers ikut serta mengawasi jalannya proses tersebut”, ujarnya.

Tantangan selanjutnya adalah media sosial sebagai potensi sumber konflik. Melihat pengalaman di pelaksanaan Pemilu 2019, Bahtiar meminta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi terhadap konten yang tidak jelas sumbernya.

"Penyelenggara Pemilu harus transparan dan menjadikan media sosial sebagai tempat publikasi utama. Sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”, jelas Bahtiar.

Terakhir, adalah politik identitas sebagai sumber konflik selanjutnya. Bahtiar beranggapan, kontestasi Pilkada merupakan pertandingan antar figur – figur yang memiliki berbagai prestasi dan latar belakang yang beragam.

Menurut dia upaya merebut simpati dan membangun citra diri seringkali menimbulkan fanatisme berlebihan di kalangan pemilih. Fanatisme tersebut jika tidak dikendalikan, maka akan bergeser ke fanatisme suku, agama, ras, profesi, golongan dan lain – lain.

“Politik Identitas sangat berbahaya, Pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting agar tidak terulang hal – hal atau dampak negatif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya”, ungkap Bahtiar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper