Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menyatakan salah satu kendala rendahnya penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan terkait penanganan wabah Covid-19 yang disebabkan Virus Corona adalah karena masih berbelitnya mekanisme pencairan anggaran di Kementerian Keuangan.
Menurutnya, sistem bendahara tunggal (single treasurer system) yang diterapkan selama ini membuat kewenangan Menkeu Sri Mulyani sangat kuat, namun tidak efektif dalam hal keadaan negara darurat bencana seperti Covid-19.
Padahal, ujarnya, Presiden Jokowi menginginkan menteri tersebut bekerja dalam keadaan tidak normal yang memerlukan terobosan.
“Perlu dievelusi apakah sistem perbendaharaan tunggal ini masih efektif atau tidak,” ujarnya dalam diskusi dialektika Demokrasi bertajuk “Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet?” di Gedung DPR.
Turut menjadi nara sumber selain Misbakhun adalah Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dan Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay.
Menteri keuangan empat periode tersebut juga berpotensi gagal dalam mengimplementasikan sejumlah rencana pembangunan yang dijanjikan Jokowi.
Baca Juga
Akan tetapi, ketika ditanya apakah Sri Mulyani pantas untuk di-reshuffle setelah Presiden Jokowi marah-marah menyoroti kinerja menteri kabinetnya, Misbakhun hanya mengatakan bahwa hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
Misbakhun yang mengaku sudah bergabung mendukung Jokowi sejak 2011 memahami betul bahwa kemarahan Presiden dalam sebuah tayangan video yang beredar di publik adalah serius.
Menurutnya, kemarahan itu justru merupakan bentuk wisdom (kearifan) karena tidak mau memecat langsung para menterinya yang dinilai tidak berprestasi.
Sementara itu, Jazuli Juwaini menilai sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi memang bermasalah dengan manajemen komunikasi.
Dia menilai pernyataan yang berbeda-beda dari masing-masing menteri terkait penanganan masalah Covid-19 turut memberi andil pada kinerja kabinet.
Senada dengan Misbakhun, politisi PKS itu mengakui kemarahan presiden itu memang serius.
Akan tetapi, dia meminta Jokowi tidak berhenti sekadar marah saja, tetapi membuktikan kepada publik bahwa menteri yang tidak berprestasi diganti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
