Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Indonesia Joko Widodo, Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow untuk membuka jalur laut ekspor gandum Ukraina.
Penutupan ekspor gandum yang dilakukan oleh Rusia telah menimbulkan kekhawatiran atas krisis pangan global. Jokowi mengatakan makanan adalah urusan kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan.
“Saya sangat menghargai Presiden Putin, yang telah mengatakan akan memberikan jaminan keamanan untuk pasokan makanan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia, ini adalah kabar baik,” kata Jokowi dalam konferensi pers bersama dengan Putin setelah pertemuan mereka di Kremlin.
Presiden Jokowi juga mendukung upaya PBB untuk mengintegrasikan kembali produk makanan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia ke dalam rantai pasokan global, termasuk dengan rencana untuk membuka rute Laut Hitam untuk ekspor biji-bijian Ukraina. PBB dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan kedua negara serta Turki untuk rencana khusus ini.
"Makanan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan. Ada ratusan juta orang telah terkena dampak gangguan rantai pasokan makanan dan pupuk - terutama di negara berkembang," ungkap Jokowi seperti dikutip dari Nikkei, Jumat (1/7/2022).
Presiden Rusia, Putin mengaku siap untuk memenuhi permintaan pertanian dari Indonesia dan negara-negara sahabat lainnya untuk nitrogen, fosfat, pupuk kalium dan bahan baku untuk produksi.
Putin mengatakan bahwa Rusia tidak memblokir ekspor makanan, tetapi sanksi Barat dan bantuan militer ke Ukraina telah menjadi penyebab penghentian tersebut.
Sebagai informasi, Joko Widodo mendarat di Bandara Vnukovo di Moskow sekitar tengah hari waktu setempat setelah penerbangan dua jam dari Polandia dengan pesawat jet kepresidenan yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia. Jokowi meninggalkan Moskow menuju Dubai pada Kamis malam.
Adapun Rusia dan Ukraina menjadi pemasok utama gandum ke pasar global, sementara Rusia juga merupakan pengekspor pupuk utama.
Jokowi menuturkan bahwa gangguan pasokan pupuk bisa mengganggu 2 miliar orang di negara berkembang, sehingga muncul risiko krisis beras, dan mendesak para pemimpin G-7 untuk menjelaskan bahwa makanan dan pupuk dibebaskan dari sanksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
