Bisnis.com, BALIKPAPAN-- Kementerian ATR/BPN sedang melakukan Studi Awal Pembaruan Perkotaan, Pengembangan Berorientasi Transit (TOD).
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengatakan untuk IKN nantinya diharapkan pengembangan terpadu aset tanah dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan merancang master plan zona Pengembangan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development, TOD).
Namun, tekan dia sebelum ada wacana ibu kota baru memang ada rencana untuk mendukung program-program Pengembangan Berorientasi Transit.
Himawan menjelaskan, TOD merupakan suatu konsep pembangunan transportasi yang bersinergi dengan tata ruang guna mengakomodasi pertumbuhan baru dengan memperkuat lingkungan tempat tinggal. TOD dapat mengurangi mobilitas masyarakat atau orang menggunakan transportasi pribadi, sehingga masyarakat dapat mudah menggunakan sarana umum, berjalan ke stasiun, kemudian menggunakan transportasi publik.
“TOD ini menjadikan tren pembangunan kota-kota di dunia sehingga di situ akan lebih mudah mengurangi mobilitas orang. TOD ini sangat bagus. Kita berharap pemerintah DKI Jakarta bisa membuat RDTR lebih baik, lalu menerapkan insentif dan disinsentif yang baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ungkap dia, karena keterbatasan dukungan keuangan pemerintah untuk melaksanakan proyek, Kementerian ATR/BPN mengambil inisiatif untuk membuka peluang Kemitraan Publik-Swasta. Menurutnya, ini juga bisa dilakukan optimalisasi, ditawarkan kalau skema konsepnya KPBU dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca Juga
Dalam mempersiapkan pembangunan kawasan Ibu Kota baru, ada beberapa tugas yang telah dilakukan dan diantisipasi oleh Kementerian ATR/BPN. Tugas tersebut adalah melakukan inventarisasi bidang tanah dan penilaian tanah, yang merupakan bagian dari penyusunan Keputusan Presiden (Perpres) tentang Wilayah Strategis Nasional Indonesia. Kemudian, membuat strategi untuk membangun dan menyiapkan anggaran untuk pergerakan kantor pusat Kementerian ATR/BPN ke Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.
“Kami menyadari bahwa penganggaran adalah salah satu masalah penting. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa model untuk strategi penganggaran yang dapat diterapkan, misalnyaKemitraan Pemerintah Swasta atau Public Private Partnership(PPP), Pendanaan Swasta, dan campuran antara PPP dan pendanaan swasta,”tekannya.
Selain itu, ungkap dia, jika kantor Kementerian ATR/BPN pindah ke Ibu Kota baru, maka kantor lama dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
Sementara itu pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan pembangunan satu wilayah yang berkonsep TOD harus membentuk sinergi juga dengan operator kereta api, sehingga mereka bersedia menambah frekuensi perjalanan kereta api.
Demikian juga harus dipersiapkan halte bus, pangkalan ojek dan kendaraan online, serta terminal terpadu termasuk layanan simpul transportasi. Jangan sampai keluar dari stasiun kereta api, terminalnya kacau, sehingga perlu ditata bersama. Perlu dipertimbangkan juga penyediaan sarana parkir kendaraan dan fasilitas publik lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
