Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meminta pengawasan terkait perizinan tambang dari pemerintah pusat untuk dilakukan secara intensif.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sa’bani menyatakan hal tersebut dilakukan mengingat di daerah telah banyak terjadi pemanfaatan jalan raya menjadi hauling yang merusak.
“Beberapa kegiatan yang disinyalir sebagai illegal mining juga marak, dan mereka memanfaatkan jalan-jalan nasional dan provinsi untuk hauling itu,” ujarnya, Senin (14/6/2021).
Sa’bani menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menindak, yang disebabkan kewenangan perizinan dan pengawasan semua ada di pemerintah pusat.
“Karena setiap pelanggaran undang-undang memang harusnya aparat penegak hukum yang turun,” katanya.
Oleh sebab itu, dia mengharapkan agar pemerintah pusat dapat segera melakukan sinkronisasi terkait kewenangan-kewenangan tersebut secara baik
“Sehingga pengawasan berjalan dengan baik [dengan tujuan] untuk mengurangi keluhan keluhan masyarakat di daerah terkait dengan berbagai masalah yang timbul atau konsekuensi akibat perubahan aturan tersebut,” jelasnya.
Adapun, dia menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi terhadap pemerintah pusat mengenai kebijakan tersebut.
“Saya pikir kita sudah komunikasikan tapi kan baru mulai diimplementasi beberapa, karena kan Undang-Undang Cipta Kerja ini [jumlahnya] bukan 100 halaman [saja],” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyatakan hal tersebut memang mengundang pro dan kontra oleh berbagai pihak.
“Tapi kita mesti merubah mindset bahwa ada perubahan-perubahan ini, kalau kita biarkan rentang birokrasi perizinan [yang panjang] kan susah,” katanya.
Dia menilai upaya untuk memperpendek birokrasi perizinan tentu memiliki dampak.
“Tapi mari kita coba menerapkan dari apa yang sudah menjadi kajian, yang tentunya terbaik buat bangsa,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
