Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sumsel Dongkrak Kualitas Komoditas Kopi

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menyusun rencana untuk meningkatkan merek kopi asal Bumi Sriwijaya dengan memperbaiki kualitas tanaman kopi petani di daerah itu.
Petani merawat tanaman kopi/Antara-Anis Efizudin
Petani merawat tanaman kopi/Antara-Anis Efizudin

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menyusun rencana untuk meningkatkan merek kopi asal Bumi Sriwijaya dengan memperbaiki kualitas tanaman kopi petani di daerah itu.
 
Staf Khusus Gubernur Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Eko Agus Sugianto mengatakan, pemprov bakal membentuk tiga demplot atau kebun percontohan yang pengelolaan tanaman kopinya dibuat secara modern.
 
“Potensi Kopi Sumsel sangat besar untuk dikembangkan. Hanya saja, produksi tanaman kopi Sumsel masih belum maksimal jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung,” katanya, Senin (21/1/2019).
 
Dia menjelaskan dengan luas lahan yang mencapai 250.172 hektare produksi biji kopi mencapai 110.481 ton.
 
“Sementara Lampung dengan luas areal hanya 164.000 ha  bisa memproduksi tanaman kopi setara dengan Sumsel yakni sekitar 110.000 ton,” katanya.
 
Menurut Eko, produksi kopi sebesar itu harusnya bisa membuat kopi Sumsel bisa dikenal luas. Hanya saja, lantaran kualitas produksi yang kurang baik, kopi Sumsel masih kalah dengan kopi dari daerah lain seperti Aceh, Bali, Toraja dan Lampung.
 
Padahal dari sisi kuantitas, produksi kopi di daerah tersebut masih lebih sedikit jika dibandingkan Sumsel.
 
"Untuk itu, ke depan akan ada pembinaan serta bantuan bagi petani untuk pengembangan kualitas tanaman kopi. Nantinya akan dibuat demplot atau kebun percontohan yang pengelolaan tanaman kopi mulai dari bibit, penanaman, pemeliharaan dan pengolahannya dilakukan secara modern," katanya.
 
Rencana awal pemerintah bakal membuat tiga demplot yang dikerjasamakan dengan kelompok tani di kawasan Kabupaten Lahat. 
 
Kemudian, bakal dibangun kembali di enam kabupaten penghasil lainnya seperti Kabupaten Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, OKU, OKU Selatan dan Kota Pagaralam.
 
"Kebun percontohan ini memberikan gambaran bagi petani bagaimana mengelola kebun kopi yang baik," katanya.
 
Selain itu, pihaknya juga tengah menjalin kerjasama dengan investor untuk membuat pabrik kopi di Sumsel. Ini untuk menyerap hasil produksi petani dan menciptakan brand kopi asal Sumsel.
 
"Sudah ada pembicaraan dengan pengusaha lokal. Serapannya bisa mencapai 60 ton per hari. Tapi tetap harus ada perbaikan di sektor hulunya," katanya.
 
 Tidak hanya itu, dilanjutkan Eko, masih banyak komoditas unggulan asal Sumsel yang perlu diberikan perhatian dalam pengelolaannya.
 
"Jadi tidak hanya fokus di kopi. Komoditas lainnya juga akan ditingkatkan pengelolaannya. Agar bisa memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat dan mengentaskan masalah kemiskinan yang menjadi agenda utama pembangunan Sumsel ke depannya," katanya.
 
Terpisah, Ketua Dewan Kopi Sumsel, M Zain Ismed mengatakan, dari sisi produktivitas kopi Indonesia ini masih kalah dengan negara penghasil lainya di Asia Tenggara seperti Vietnam.
 
"Sebagai gambaran di Vietnam, produksi kopi dalam satu hektarnya bisa menghasilkan 3-4 ton. Sementara di Sumsel 06-0,9 ton per ha," katanya.
 
Kendalanya ada pada sisi pengelolaan kebun kopi tersebut yang cenderung masih bersifat tradisional. Akibatnya, akan berpengaruh terhadap kualitas dari kopi yang dihasilkan.
 
"Sementara disisi lain, permintaan dari industri hilir sendiri menginginkan kualitas biji kopi yang terbaik," katanya.
 
Selain itu, pelaku industri kopi sendiri rata-rata memiliki kemampuan dalam menilai kualitas biji kopi yang akan diolah, sehingga kebanyakan kopi asal Sumsel kurang menjadi pilihan.
 
"Oleh karena itu selama ini produksi kopi Sumsel lebih banyak diolah oleh kelompok petani lokal dan hanya dipasarkan di Sumsel saja," katanya.
 
Ismed melanjutkan, dengan adanya langkah yang diambil oleh pemerintah ini, pihaknya menilai hal itu sudah tepat untuk membangkitkan industri kopi di Sumsel.
 
Hanya saja, pembenahan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan harus juga melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dinda Wulandari
Editor : Rustam Agus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper