Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jaring Pengaman Sosial di Sumut Segera Disalurkan

Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi memastikan pemprov segera menyalurkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19.
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi/Antara-Wahyu Putro
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi/Antara-Wahyu Putro

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi memastikan Pemprov Sumut segera menyalurkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19.

Edy menyebut anggaran jaring pengaman sosial senilai Rp210 miliar. Ini merupakan tahap pertama yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin di 33 kabupaten/kota.

"Segera kita salurkan. Yang jelas dari Pemprov untuk tahap pertama Rp210 miliar. Dana diberikan untuk jaring pengaman sosial bagi rakyat yang terdampak Covid-19," katanya dalam keterangan resmi.

Jumlah orang yang terpapar virus corona di Sumut terus bertambah. Hingga Rabu (22/4/2020) pukul 17.00 WIB, penderita Covid-19 bertambah 6 orang menjadi 111 orang. Sebanyak 93 orang terkonfirmasi positif Covid-19 melalui metode PCR, sedangkan 18 orang lainnya melalui rapid test.

Dari jumlah penderita positif, pasien sembuh bertambah menjadi 22 orang, sedangkan 11 orang meninggal dunia.

Jumlah orang yang dipantau menjadi 2.134 orang, naik signifikan dari hari sebelumnya 1.841 orang. Adapun, pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi bertambah 8 orang menjadi 153 orang.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara Rajali belum lama ini menyampaikan Pemprov akan memberikan bantuan langsung tunai kepada 113.061 KK miskin sebesar Rp600.000 per bulan. Bantuan akan diberikan selama 3 bulan, terhitung mulai April 2020.

Jumlah KK miskin tersebut merupakan bagian dari 713.061 KK miskin di Sumatra Utara yang tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Namun, mereka belum menerima bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai).

"Yang akan dibantu oleh pemerintah pusat 600.000 KK, sisanya 113.061 KK menjadi tanggung jawab provinsi," tuturnya.

Pemprov tengah mengumpulkan data calon penerima bantuan by name by addrress dari pemerintah kabupaten/kota. Rajali berharap pengumpulan data dapat selesai paling lambat akhir April ini. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper