Bisnis.com, PADANG - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2020 tercatat menurun hingga 1,19 persen bila dibandingkan pada tahun 2019.
Kondisi ini diketahui setelah melihat struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar menurut lapangan usaha pada tahun 2020 yang masih didominasi pada sektor pertanian sebesar 22,38 persen.
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan kendati sektor pertanian dinilai mendominasi, namun kontribusi sektor pertanian dalam laju pertumbuhan ekonomi di Sumbar relatif menurun dari tahun ke tahun, dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 1,19 persen.
Menurutnya ada beberapa sektor PDRB yang cukup mengalami kontraksi yang dalam pada tahun 2020. Seperti sektor transportasi dan pergudangan minus 16,10 persen, sektor penyediaan akomodasi minus 15,95 persen, sektor perdagangan 1,14 persen, dan beberapa sektor lainnya akibat adanya pandemi Covid-19.
"Namun di tengah dominannya beberapa sektor yang mengalami kontraksi, terdapat beberapa sektor yang tumbuh secara positif antara lain adalah sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,76 persen," kata Mahyeldi, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatra Barat Tahun 2022 di Hotel Truntum Padang, Jumat (9/4/2021).
Dia menyebutkan Musrenbang yang digelar kali ini merupakan rangkaian yang tidak terputus dari pelaksanaan Musrenbang yang telah dilaksanakan di masing-masing kabupaten dan kota dari tingkat Nagari/Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota dan akhirnya di tingkat Provinsi.
Sehingga diharapkan masukan dari para stakeholder merupakan hasil dari pelaksanaan musrenbang yang telah dilakukan sebelumnya di tingkat kabupaten dan kota.
"Dalam memaksimalkan penjaringan usulan dan masukan beberapa tahapan pelaksanaan telah kita lakukan secara bersama antara lain yakni, menyampaikan usulan langsung dari Bupati dan Wali Kota pada rapat koordinasi perencanaan pembangunan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 8 - 10 April 2021," ujarnya.
Kemudian, lanjut Mahyeldi, pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2022 pada tanggal 18 Maret 2021. Pelaksanaan Pra Musrenbang yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 sd 4 April 2021.
Gubernur menjelaskan, dalam rangka mengkonkretkan usulan dari Pemerintah kabupaten dan kota berdasarkan usulan yang disampaikan secara langsung oleh Bupati/Wali Kota pada saat Rakorgub yang diprioritaskan pada 3 sektor strategis daerah yakni Pertanian, Perdagangan/UMKM dan Pariwisata pelaksanaan musrebnbang yang dilaksanakan pada hari ini.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian pembangunan di Sumbar pada tahun 2020, dapat disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumbar sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 relatif cenderung menurun yakni 5,05 persen dan sama persis dengan nasional, pada saat terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan bahkan sempat minus hingga 1,6 persen.
Melihat pada capaian tahun 2019 sebesar 5,05 persen dan akibat adanya pandemi Covid-19, maka capaian pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami kontraksi hingga minus 1,5 persen.
Dia menyebutkan struktur perekonomian di Sumbar yang cenderung dominan pada sektor pertanian membuat capaian laju pertumbuhan ekonomi turun secara perlahan-lahan, sehingga perlu adanya upaya restrukturisasi ekonomi, dengan secara perlahan-lahan mengalihkan dari semula bertumpu kepada Sumber Daya alam, beralih ke sektor perdagangan dan juga jasa yang modern.
"Hal ini sejalan dengan yang diarahkan oleh Presiden pada beberapa kali kesempatan dan yang juga disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas," sebutnya.
Dimana tantangan Indonesia tidak saja pada Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19, namun juga Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi, dengan secara perlahan-lahan lepas dari ketergantungan sumber daya alam yang selama ini telah menjadi penopang utama struktur perekonomian.
Salah satunya dari sektor pertanian bertransformasi menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur tinggi, dan berorientasi pada pengembangan sektor jasa modern.
Menurut Mahyeldi hal tersebut karena sektor-sektor itu memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa Indonesia dan perubahan ini memiliki konsekuensi ekonomi jangka menengah dan panjang.
"Saya juga perlu bilang bahwa hal itu harus dimulai dari sekarang dan jangan ditunda," tegasnya.
Dia menyebutkan dengan mepertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan makro pembangunan di Sumbar serta dengan memperhatikan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan arahan Presiden tersebut, maka ada Tema RKPD Provinsi Sumbar untuk tahun 2022.
Sebut saja RKP terkait pemulihan ekonomi daerah melalui sektor strategis yakni pertanian, perdagangan/UMKM dan juga pariwisata.
Gubernur Sumbar juga mengingatkan, perlu diperhatikan bahwa dengan fokusnya tahun 2022 pada pelaksanaan 3 sektor strategis itu bukan berarti sektor-sektor lainnya diabaikan seperti sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan sektor lainnya.
Dengan demikian pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19 tetap menjadi perhatian seluruh pihak, karena pemulihan ekonomi juga bergantung bagaimana kemampuan untuk mencapai Herd Immunity dengan upaya percepatan vaksinasi pada kelompok sasaran masyarakat yang telah ditargetkan.
"Dalam pelaksanaan tema RKPD tersebut maka terdapat beberapa langkah langkah strategi yang direncanakan untuk dilakukan dan menjadi prioritas dalam tahun anggaran 2022, antara lain, pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19 yang difokuskan pada upaya, percepatan vaksinasi, optimalisasi testing, tracking dan treatment (3T), optimalisasi Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru," sebutnya.
Mahyeldi mengatakan pada sektor pertanian yang difokuskan kepada upaya meningkatkan pendapatan petani antara lain melalui, industrialisasi pertanian, meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
Begitu juga pada sektor perdagangan UMKM yang difokuskan pada upaya, meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM, dan meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil/UMKM dan pengusaha pemula dan Ekraf dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.
Lalu pada sektor pariwisata, yang difokuskan pada upaya pengembangan destinasi wisata, pengembangan pemasaran, pengembangan industri dan pengembangan kelembagaan. (k56)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
